TPG TW IV dan Dana Kesejahteraan Lainnya Segera Disalurkan Setelah DPRD, Pemerintah, dan PGRI Tapanuli Utara Duduk Bersama dalam Rapat Dengar Pendapat

Foto : Kepala Dinas Pendidikan, Inspektur, Ketua PGRI, Sekretaris PGRI, Anggota (Kanan-Kiri)

Tarutung, 7 Maret 2025 – Dalam rangka menindaklanjuti surat dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tapanuli Utara Nomor: 001/Pb/TAPUT/XXII/2025 tertanggal 25 Februari 2025, yang mengajukan permohonan untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Tapanuli Utara, Komisi A yang membidangi pendidikan menggelar RDP pada tanggal 7 Maret 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah dan PGRI.

RDP kali ini dipimpin oleh Ketua Komisi A, P. Sipahutar, dan dihadiri oleh anggota lainnya, yaitu Sekretaris Komisi A H. Tambunan, Rudi Nababan (Koordinator Komisi A dan Ketua DPRD Tapanuli Utara), S. Pakpahan, Tomu Nababan, Ronal Simanjuntak, dan Frengky S. Sementara dari unsur pemerintahan, hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Inspektur bersama jajarannya.

Foto bersama PGRI dengan Unsur Pimpinan DPRD dan Komisa A

Dari pihak PGRI, hadir Drs. Alpa Simanjuntak, M.Pd (Ketua), Torus Manuntun Nababan, S.Pd., M.Pd (Sekretaris), Monica (Anggota), dan Selviana Simbolon (Anggota). Suasana RDP berlangsung dalam nuansa kekeluargaan dan berjalan lancar.

Dalam kesempatan ini, pemerintah melalui Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Utara menjanjikan akan segera menyalurkan beberapa hak guru yang tertunda, yakni: 1) Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk periode Oktober-Desember 2024, 2) Tamsil 2024, dan 3) Tunjangan Hari Raya (THR) Guru 2024. Janji tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi A, P. Sipahutar, yang mendesak agar pemerintah segera menyalurkan bantuan tersebut agar dapat digunakan oleh para guru untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Foto : Unsur BKPSDM dan BKAD

Di hadapan peserta rapat, Drs. Alpa Simanjuntak, M.Pd, Ketua PGRI Tapanuli Utara, berharap agar ke depannya semua yang berkaitan dengan kesejahteraan guru dapat diberikan tepat waktu, tanpa penundaan, agar para guru merasa nyaman dalam menjalankan tugas mereka.

Torus Manuntun Nababan, S.Pd., M.Pd, selaku Sekretaris PGRI yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Tapanuli Utara, mengucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah dan DPRD yang telah merespon dengan cepat keluhan yang disampaikan oleh para guru melalui PGRI sebagai wadah profesi dan tempat pengaduan.

Foto :  Ketua DPRD (Koordinator Komisi A), Ketua Komisi A dan Sekretaris Komisi A

Monica Panjaitan, M.Pd, yang juga Kepala SMP Negeri 2 Sipoholon, menegaskan bahwa para guru di Tapanuli Utara adalah guru yang taat pada pemerintah. Menurutnya, jika hak-hak guru diberikan tepat pada waktunya, maka para guru akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Selviana Simbolon, Kepala SMP Negeri 4 Pahae Julu, yang menambahkan bahwa guru-guru di daerah tersebut berkomitmen untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Rapat ini menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah, DPRD, dan PGRI untuk memperhatikan kesejahteraan guru, dengan harapan agar para guru dapat bekerja lebih optimal dalam mencerdaskan anak bangsa di Tapanuli Utara.